Selamat datang di Dinas Pajak, situs informasi data pajak dan UMR di Indonesia 2024. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian dari UMR, UMK dan UMP.
Artikel ini membahas :
Apa Itu UMR
Upah Minimum Regional, atau yang dikenal istilah UMR adalah sebuah dasar atau dasar upah yang diberi ke karyawan. Sebagai hak atas usaha keras yang telah ia lakukan oleh sebuah perusahaan di mana ia bekerja. Upah yang dikasih sudah pasti harus sama sesuai Undang – Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Kebijakan Upah Minimum Regional
Seorang karyawan yang sudah bekerja tentu mempunyai hak mendapat apa yang telah disepakati atau mendapat imbalan. Sama sesuai pekerjaan yang telah dikerjakan agar upah yang dikasih dapat digunakan sebagai penyukupan keperluan dasarnya.
Keputusan Upah Minimum Regional (UMR)
Sama di dalam arah yang telah disebutkan, bila ada Upah Minimum Regional (UMR) diharapkan dapat memberikannya kepastian upah yang sama, sesuai kehidupan masyarakat yang ada di daerah itu. Sampai karena ada Upah Minimum Regional (UMR) yang jelas beberapa pegawai yang mendapat hasil secara bulanan bisa mengurus keuangan sendiri.
Satu diantaranya kota di negara Indonesia yang masih tetap usaha dalam tambahkan kualitas dan tingkat hidup warga dan warganya yaitu Kota Jakarta. Bermacam kemampuan yang ada di kota itu lanjut di explor oleh pemerintah kota itu. Di mana arahya untuk memberikannya kehidupan yang patut dan tambahkan produktivitas warganya. Hal itu agar mampu mandiri dan memiliki keterampilah khusus dalam menitikan sebuah profesi.
Kemampuan yang dapat memberikannya kontribusi secara positif dan riel untuk masyarakat khusus Kota Jakarta yaitu pariwisata. Satu diantaranya adalah wisata alam, kerajinan, wisata belanja, wisata spiritual, seni, budaya, UKM dan sebagainya. Sudah pasti semua pengaturan ini tidak dapat digerakkan bila hanya mempercayakan tangan pemerintah saja. Tapi masyarakat ikut dalam memelihara dan menjaga kelestarian yang ada disekitaran tempat wisata itu.
Karena ada kemampuan yang dapat menjadi kontributor pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah pasti akan mempunyai dampak dengan tinggi rendahnya Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan oleh pemerintah pada tempat.
Perbedaan UMP dan UMK
Nah, apabila sudah pahami apakah itu Upah Minimum Regional, seterusnya penting untuk tahu info sekitar ketidaksamaan UMP dan UMK. Asal mula UMP dan UMK sebetulnya tidak terlepas dari implementasi upah UMR di periode kemarin.
Lewat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000. Upah minimum rata-rata Tingkat I diganti jadi Upah Minimum Propinsi (UMP). Sementara, UMR Tingkat II diganti jadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Maknanya saat sebelum pemakaian istilah UMP dan UMK, semua penyebutan upah minimum memakai UMR, baik Tingkat I atau Tingkat II.
UMP sebagai peralihan nama dari UMR Tingkat I yang penetapannya oleh gubernur. Sementara, UMK yang tidak lain dahulunya disebutkan UMR Tingkat II ini sebagai standard upah minimum. Berjalan di wilayah tingkat kabupaten/kota yang penetapannya dilaksanakan oleh gubernur walau ulasannya diusulkan oleh bupati atau wali kota.
Bila di suatu kabupaten/kota tidak dapat menyarankan angka UMK. Karena itu gubernur jadikan UMP sebagai referensi untuk pemberian upah di kabupaten/kota itu. Itu keterangan berkenaan ketidaksamaan UMP dan UMK, terhitung langkah implementasi 2 proses penggajian itu di Indonesia.
Seorang pekerja yang senang dalam menulis, aktif dalam organisasi pemuda-pemudi. Gemar membaca dan mengolah informasi publik. Penggemar kopi susu instan. Berpegang teguh pada keadilan. Pernah bekerja di instansi pemerintahan (tidak secara langsung) untuk merakap data dan informasi seputar gaji dan perpajakan.